Apakah Kementerian BUMN Masih Layak Dipertahankan?

 

Menimbang Ulang Efektivitas dan Beban Kerugian yang Ditanggung Negara

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama lebih dari dua dekade telah menjadi lembaga yang mengurusi ratusan perusahaan milik negara. Lembaga ini bertugas mengawasi, mengelola, serta mengarahkan agar BUMN dapat memberikan keuntungan finansial maupun manfaat strategis bagi bangsa. Namun, dalam praktiknya, keberadaan kementerian ini semakin sering dipertanyakan, terutama karena banyak BUMN justru mencatat kerugian besar, membebani anggaran negara, hingga menjadi sumber masalah baru.

Catatan Kerugian BUMN

Sejumlah BUMN dalam beberapa tahun terakhir diketahui mengalami kerugian triliunan rupiah. Kasus Jiwasraya, Asabri, Garuda Indonesia, hingga Krakatau Steel menjadi sorotan publik. Alih-alih memberi dividen besar, banyak BUMN justru bergantung pada dana talangan (bailout) atau Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bersumber dari APBN.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan fundamental:

• Apakah kementerian benar-benar mampu melakukan fungsi pengawasan dengan baik?

• Mengapa restrukturisasi BUMN berulang kali dilakukan, namun hasilnya sering tidak berkelanjutan?

• Bukankah seharusnya BUMN menjadi penopang ekonomi, bukan justru beban?

Tumpang Tindih dengan Kementerian Lain

Selain persoalan kerugian, posisi Kementerian BUMN juga dianggap tumpang tindih dengan kementerian teknis lain. Misalnya, perusahaan energi lebih dekat dengan Kementerian ESDM, sektor pangan dengan Kementerian Pertanian atau Perdagangan, sektor transportasi dengan Kementerian Perhubungan. Akibatnya, fungsi pengelolaan menjadi tidak efisien dan justru membuka peluang tarik-menarik kepentingan.

Di banyak negara, pengelolaan perusahaan negara tidak diurus oleh kementerian khusus, melainkan langsung di bawah kementerian teknis atau melalui sovereign wealth fund yang lebih profesional.

Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2025.

Alternatif: Perlu Dihapus atau Direformasi?

Gagasan untuk menghapus Kementerian BUMN bukan tanpa alasan. Dengan dihapusnya kementerian ini, BUMN dapat langsung berada di bawah koordinasi kementerian teknis terkait. Hal ini berpotensi:

1. Mengurangi birokrasi – tidak ada lagi lapisan kementerian tambahan.

2. Efisiensi anggaran – anggaran operasional kementerian bisa dialihkan untuk program pembangunan lain.

3. Pengawasan lebih fokus – BUMN sektor energi diawasi langsung oleh Kementerian ESDM, BUMN pangan oleh Kementerian Pertanian/Perdagangan, dan seterusnya.

4. Mendorong profesionalisme – dengan model holding, BUMN bisa diarahkan seperti korporasi swasta yang sehat, tanpa intervensi politik terlalu dalam.

Namun, tentu saja ada pihak yang menilai kementerian ini masih dibutuhkan sebagai central authority untuk mengelola aset negara yang nilainya ribuan triliun rupiah. Argumentasinya, tanpa koordinasi satu pintu, BUMN bisa semakin liar dan sulit diawasi.

Jalan Tengah: Reformasi Total

Jika pembubaran dianggap terlalu ekstrem, maka jalan tengah adalah melakukan reformasi besar-besaran:

• Membatasi jumlah BUMN, hanya menyisakan yang strategis.

• Menghapus budaya “tempat parkir politik” di jajaran direksi/komisaris.

• Memperkuat transparansi dengan laporan keuangan terbuka bagi publik.

• Mengalihkan fungsi Kementerian BUMN menjadi sekadar asset manager, bukan pengelola teknis.

Penutup

Pertanyaan apakah Kementerian BUMN masih layak dipertahankan sebenarnya kembali pada efektivitas lembaga ini dalam menciptakan nilai tambah bagi bangsa. Jika kehadirannya justru menjadi beban, tidak salah bila wacana penghapusan kembali menguat. Namun bila reformasi dapat dijalankan dengan serius, Kementerian BUMN masih bisa menjadi motor penggerak ekonomi.

Yang jelas, masyarakat menanti jawaban tegas: apakah BUMN akan terus menjadi “sapi perah” politik, atau berubah menjadi perusahaan yang benar-benar menguntungkan rakyat Indonesia?