Prabowo Bentuk Komisi Reformasi Polri: Apa Langkah Pertama?

Keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Komisi Reformasi Polri menjadi salah satu kebijakan paling strategis di awal pemerintahannya. Langkah ini bukan hanya sekadar penataan institusi, tetapi juga simbol keseriusan negara dalam menghadirkan aparat kepolisian yang lebih bersih, profesional, dan dipercaya rakyat.

Selama dua dekade terakhir, Polri menghadapi kritik tajam dari masyarakat: mulai dari praktik pungli, lemahnya penegakan hukum yang adil, keterlibatan oknum dalam bisnis ilegal, hingga menurunnya kepercayaan publik. Karena itu, pembentukan komisi independen ini menjadi momen penting yang ditunggu-tunggu.

Mengapa Reformasi Polri Mendesak?

Ada beberapa alasan utama mengapa pembentukan komisi ini menjadi keharusan:

Menurunnya Kepercayaan Publik
Survei-survei belakangan ini menunjukkan tren penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Padahal, legitimasi kepolisian hanya bisa tumbuh jika rakyat percaya bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
Beban Organisasi yang Gemuk
Struktur Polri dianggap terlalu besar, dengan fungsi-fungsi yang sebenarnya bisa dialihkan ke lembaga lain. Misalnya, urusan tilang, lalu lintas, hingga pengamanan objek vital bisa dimodernisasi atau diintegrasikan dengan teknologi.
Praktik Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang
Kasus narkoba, pungli, hingga mafia hukum yang menyeret oknum polisi menjadi sorotan. Jika tidak dibersihkan, kepercayaan publik akan semakin terkikis.
Tuntutan Zaman Digital
Kejahatan semakin kompleks: cybercrime, terorisme, keuangan digital, hingga kriminal transnasional. Polri dituntut lebih modern, adaptif, dan profesional.

Apa Langkah Pertama Komisi Reformasi Polri?

1. Audit Menyeluruh

Langkah awal yang paling krusial adalah audit menyeluruh terhadap institusi Polri. Audit ini mencakup:

Struktur organisasi yang berlapis-lapis.
Distribusi personel yang tidak seimbang antara pusat dan daerah.
Evaluasi satuan kerja yang rawan penyalahgunaan.

Audit menjadi fondasi untuk mengetahui masalah nyata yang harus diselesaikan.

2. Pembersihan Internal

Publik menunggu simbol nyata bahwa reformasi tidak main-main. Itu artinya:

Menindak tegas oknum polisi yang terlibat pungli, narkoba, dan mafia kasus.
Menutup celah bisnis ilegal yang melibatkan aparat.
Mengumumkan secara terbuka hasil penindakan, agar masyarakat melihat keseriusan negara.

Langkah ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik yang selama ini terkikis.

3. Transparansi dalam Layanan Publik

Komisi harus mendorong perubahan nyata di layanan sehari-hari yang bersentuhan langsung dengan rakyat:

Pembuatan SIM dan STNK bebas pungli.
SKCK dan layanan hukum yang cepat dan transparan.
Sistem digital yang mengurangi tatap muka sehingga potensi korupsi berkurang.

Jika layanan dasar ini bisa dibersihkan, dukungan rakyat otomatis menguat.

4. Penyusunan Roadmap Reformasi

Komisi tidak boleh berhenti pada langkah jangka pendek. Perlu ada peta jalan reformasi Polri 5–10 tahun ke depan, dengan target jelas:

Modernisasi teknologi kepolisian.
Profesionalisme penyidikan.
Pemisahan fungsi yang bukan inti tugas kepolisian.

Roadmap ini harus diumumkan secara publik agar rakyat bisa ikut mengawasi.

5. Melibatkan Masyarakat Sipil

Reformasi hanya akan berhasil jika diawasi bersama. Karena itu, komisi perlu:

Membuka ruang dialog dengan LSM, akademisi, dan tokoh masyarakat.
Membentuk kanal pengaduan masyarakat yang independen.
Menjamin bahwa setiap laporan warga ditindaklanjuti secara transparan.

Harapan Masyarakat

Dengan dibentuknya Komisi Reformasi Polri, rakyat Indonesia berharap:

Polisi kembali menjadi pengayom, bukan momok.
Hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
Aparat kepolisian menjadi teladan integritas.
Layanan publik lebih cepat, modern, dan bersih dari pungli.
Kepercayaan masyarakat kembali pulih, sehingga negara menjadi lebih stabil.

Penutup

Pembentukan Komisi Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo adalah momentum emas. Namun, yang lebih penting adalah langkah pertama yang diambil: audit menyeluruh dan pembersihan internal. Tanpa itu, semua wacana reformasi akan dianggap sekadar retorika.

Bangsa Indonesia menaruh harapan besar agar Polri lahir kembali sebagai institusi yang benar-benar menjalankan amanat konstitusi: melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum dengan adil.