RAJA NIKEL DIBIDIK SATGAS PKH! PULUHAN KONSESI JADI SOROTAN, JALUR LOGISTIK TAMBANG DIPERTANYAKAN
— NAMA PENGUSAHA AK DAN ISU KEDekATAN DENGAN LISTYO SIGIT MENCuat
JAKARTA, 6 NOVEMBER 2026 — Gelombang penertiban kawasan hutan dan pertambangan kembali mengguncang industri sumber daya alam Indonesia. Kali ini, perhatian publik tertuju pada jaringan bisnis nikel yang dikaitkan dengan seorang pengusaha berinisial AK, yang dalam sejumlah pemberitaan disebut sebagai salah satu pemain besar dalam industri nikel nasional.
Langkah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang membidik sejumlah perusahaan tambang dan perkebunan membuat persoalan ini semakin menarik perhatian. Bukan hanya soal luas lahan yang diduga bermasalah, tetapi juga mengenai siapa sebenarnya pengendali perusahaan, bagaimana jaringan bisnisnya bekerja, dan sejauh mana negara mampu menertibkan usaha pertambangan yang diduga memanfaatkan kawasan hutan tanpa memenuhi ketentuan.
Nama PT Dua Delapan Resources atau 28 Resources ikut menjadi perhatian. Sejumlah pemberitaan mengaitkan perusahaan tersebut dengan pengusaha AK dan jaringan bisnis pertambangan nikel yang disebut memiliki konsesi dalam skala besar.
Di tengah perkembangan tersebut, muncul pula isu mengenai dugaan kedekatan AK dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Isu ini menambah sensitivitas persoalan karena menyangkut kemungkinan hubungan antara kekuatan bisnis sumber daya alam dan lingkaran kekuasaan.
Namun, dugaan kedekatan tersebut belum membuktikan adanya keterlibatan maupun perlindungan dari pihak kepolisian. Semua tuduhan harus diuji melalui bukti dan proses hukum.
Satgas PKH Mulai Menelusuri Jaringan Bisnis Tambang
Penertiban kawasan hutan bukanlah operasi yang dilakukan tanpa dasar hukum. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan sebagai landasan untuk mengambil kembali kawasan hutan yang dikuasai atau dimanfaatkan secara tidak sesuai ketentuan.
Melalui kebijakan tersebut, Satgas PKH memiliki tugas menertibkan kegiatan usaha yang terbukti melanggar aturan, termasuk aktivitas pertambangan dan perkebunan di kawasan hutan.
Langkah pemerintah tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen perizinan. Apabila ditemukan pelanggaran, perusahaan dapat menghadapi penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, hingga proses hukum apabila terdapat unsur tindak pidana.
Dalam sejumlah pemberitaan, Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menjelaskan bahwa penertiban kawasan hutan merupakan bagian dari upaya negara mengembalikan penguasaan aset yang semestinya berada dalam kendali pemerintah.
Artinya, perusahaan tidak bisa berlindung hanya di balik besarnya investasi, luasnya konsesi, ataupun nilai produksi yang dihasilkan.
Jika terbukti melanggar hukum, penindakan tetap harus dilakukan.
Nama AK dan Puluhan Konsesi Nikel Menjadi Perhatian
Salah satu hal yang membuat persoalan ini menarik adalah besarnya skala jaringan usaha yang dikaitkan dengan pengusaha berinisial AK.
Sejumlah laporan media menyebut adanya jaringan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan. Salah satu nama yang mencuat adalah PT Dua Delapan Resources atau 28 Resources.
Selain itu, beberapa perusahaan lain juga disebut dalam pemberitaan, di antaranya PT Dua Delapan Kawei, PT Rowan Sukses Investama, dan PT Tribhuwana Sukses Mandiri.
Laporan media menyebut jaringan konsesi yang dikaitkan dengan AK mencapai lebih dari 20 konsesi dengan luas keseluruhan lebih dari 71.000 hektare.
Angka tersebut tentu bukan jumlah yang kecil. Jika seluruh informasi mengenai konsesi tersebut dapat dibuktikan melalui dokumen resmi, persoalannya tidak lagi sekadar menyangkut satu perusahaan, melainkan menyangkut tata kelola sumber daya alam dalam skala besar.
Meski demikian, hubungan kepemilikan setiap perusahaan, luas konsesi, serta status perizinannya harus diperiksa satu per satu. Nama perusahaan yang muncul dalam pemberitaan tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran.
Publik membutuhkan data yang jelas mengenai pemilik manfaat akhir atau beneficial owner, pemegang izin, serta pihak yang sesungguhnya mengendalikan kegiatan operasional perusahaan.
Di sinilah transparansi menjadi sangat penting.
Jalur Logistik Tambang: Bagian Penting yang Tidak Boleh Luput dari Pemeriksaan
Dalam industri nikel, kegiatan pertambangan tidak hanya bergantung pada izin membuka lahan. Ada jaringan logistik yang memungkinkan hasil tambang bergerak dari lokasi produksi menuju kawasan pengolahan dan pelabuhan pengiriman.
Bijih nikel yang telah ditambang harus diangkut melalui jalan khusus, dikumpulkan di stockpile, kemudian dikirim menuju fasilitas pengolahan atau terminal pemuatan.
Karena itu, penertiban pertambangan tidak cukup hanya memeriksa lokasi penggalian. Pemerintah juga perlu memastikan apakah seluruh jalur pengangkutan, tempat penampungan, dermaga, dan fasilitas pendukungnya beroperasi sesuai ketentuan.
Jika suatu kegiatan pertambangan dinyatakan melanggar hukum, fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan tersebut juga perlu diperiksa sesuai kewenangan dan dasar hukumnya.
Persoalan jalur logistik inilah yang perlu mendapatkan perhatian lebih jauh.
Sebab, apabila kegiatan produksi dihentikan tetapi rantai pengangkutan dan distribusi tetap berjalan tanpa pemeriksaan, penertiban berpotensi tidak menyentuh seluruh mata rantai usaha.
Meski demikian, klaim bahwa seluruh jalur logistik jaringan AK telah ditutup masih membutuhkan konfirmasi resmi dari Satgas PKH. Belum cukup bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa semua akses pengangkutan tersebut benar-benar telah dihentikan.
Mengapa Nama Listyo Sigit Ikut Terseret dalam Perbincangan?
Persoalan menjadi semakin sensitif ketika muncul pemberitaan mengenai dugaan kedekatan pengusaha AK dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Nama Listyo Sigit merupakan salah satu figur penting dalam institusi penegakan hukum Indonesia. Karena itu, setiap isu yang menghubungkan seorang pengusaha besar dengan pejabat tinggi kepolisian tentu akan menarik perhatian masyarakat.
Namun, ada batas yang harus dijaga antara hubungan personal, hubungan bisnis, dan dugaan keterlibatan dalam pelanggaran hukum.
Kedekatan seseorang dengan pejabat negara tidak otomatis berarti bahwa pejabat tersebut memberikan perlindungan terhadap kegiatan bisnisnya.
Untuk membuktikan dugaan semacam itu, diperlukan bukti yang konkret. Misalnya, dokumen komunikasi, aliran dana, hubungan transaksi, kesaksian, atau bukti lain yang dapat diuji melalui proses hukum.
Karena itu, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan sekadar siapa mengenal siapa, melainkan apakah ada bukti bahwa kewenangan negara pernah digunakan untuk melindungi kepentingan bisnis tertentu.
Jika tidak ada bukti, tuduhan tidak boleh dipaksakan menjadi kesimpulan.
Sebaliknya, apabila ditemukan bukti pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban tanpa memandang jabatan dan kedudukannya.
Penertiban Tambang Bukan Sekadar Wacana, Pemerintah Sudah Mengambil Alih Ribuan Hektare
Langkah Satgas PKH dalam menertibkan kawasan hutan sebenarnya telah berlangsung dalam skala besar.
Berdasarkan keterangan BPKP pada Januari 2026, Satgas Halilintar dilaporkan berhasil menguasai kembali lahan pertambangan seluas 8.822,26 hektare dari 75 perusahaan.
Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak dalam berbagai komoditas, termasuk nikel, batu bara, pasir kuarsa, dan kapur.
Capaian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan penguasaan kawasan hutan bukan hanya menyangkut satu pengusaha atau satu kelompok perusahaan.
Pemerintah menghadapi persoalan yang lebih luas, yakni bagaimana memastikan kegiatan ekonomi tidak mengorbankan aturan tata ruang, kelestarian hutan, dan hak negara atas aset kawasan hutan.
Contoh lainnya terlihat dalam penertiban tambang PT Asmin Koalindo Tuhup di Kalimantan Tengah.
Kementerian ESDM melaporkan bahwa Satgas PKH berhasil menyelamatkan sekitar 1.699 hektare lahan dari area bukaan tambang perusahaan tersebut sejak Januari 2026.
Pada April 2026, sejumlah pejabat tinggi pemerintah juga meninjau lokasi tersebut, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Perkembangan itu memperlihatkan bahwa penertiban pertambangan telah menjadi bagian dari agenda besar pemerintah.
Lima Pertanyaan yang Kini Menunggu Jawaban
Di tengah berbagai informasi yang beredar, publik membutuhkan penjelasan yang lebih terbuka.
Setidaknya ada lima pertanyaan penting yang perlu dijawab.
Pertama, berapa sebenarnya jumlah konsesi yang terafiliasi dengan pengusaha AK?
Data mengenai luas lahan, lokasi konsesi, dan status perizinan harus disampaikan secara transparan agar masyarakat dapat membedakan antara informasi yang telah terbukti dan klaim yang masih perlu diperiksa.
Kedua, apakah seluruh perusahaan memiliki izin yang sah?
Pemeriksaan harus mencakup izin usaha pertambangan, persetujuan penggunaan kawasan hutan, dokumen lingkungan, serta kewajiban administratif lainnya.
Ketiga, siapa pemilik manfaat akhir dari perusahaan-perusahaan tersebut?
Pemerintah perlu memastikan apakah terdapat hubungan kepemilikan atau pengendalian yang selama ini tidak terlihat melalui struktur perusahaan.
Keempat, apakah benar ada pihak yang memberikan perlindungan terhadap kegiatan usaha yang melanggar hukum?
Jika ada dugaan keterlibatan oknum aparat, penyelidikan harus dilakukan secara independen dan berdasarkan bukti.
Kelima, bagaimana nasib jalur logistik dan fasilitas pendukung tambang?
Jalan angkut, stockpile, terminal khusus, dan pelabuhan perlu diperiksa agar penertiban benar-benar menyentuh seluruh rangkaian kegiatan usaha yang bermasalah.
Jawaban atas lima pertanyaan tersebut akan menjadi ukuran sejauh mana pemerintah mampu menjalankan penertiban secara menyeluruh.
Ujian Besar Pemerintahan Prabowo: Hukum Harus Berlaku Tanpa Pandang Bulu
Indonesia memiliki kekayaan nikel yang sangat strategis bagi masa depan industri nasional. Komoditas ini menjadi bahan penting dalam pengembangan baterai kendaraan listrik dan berbagai teknologi energi modern.
Potensi tersebut seharusnya menjadi sumber kemakmuran bagi masyarakat dan kekuatan ekonomi nasional.
Namun, besarnya potensi ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hukum.
Investasi memang dibutuhkan. Pabrik pengolahan harus berkembang, lapangan kerja harus tercipta, dan industri nasional perlu memiliki daya saing global.
Tetapi seluruh kegiatan tersebut harus berjalan di atas fondasi perizinan yang benar, perlindungan lingkungan, dan kepastian hukum.
Jika ada perusahaan yang terbukti menguasai kawasan hutan secara ilegal, negara harus berani mengambil tindakan.
Jika ada pengusaha yang terbukti melanggar ketentuan, proses hukum harus berjalan.
Dan jika ditemukan oknum pejabat atau aparat yang menyalahgunakan kewenangan untuk melindungi kepentingan bisnis, mereka juga harus dimintai pertanggungjawaban.
Tidak boleh ada pengecualian.
Jangan Hanya Menutup Tambang, Bongkar Juga Seluruh Rantai Permasalahannya
Penertiban kawasan hutan dan pertambangan merupakan kesempatan penting bagi pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam Indonesia.
Keberhasilan operasi tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah hektare yang berhasil dikuasai kembali atau banyaknya perusahaan yang diperiksa.
Lebih dari itu, masyarakat ingin mengetahui siapa yang mengendalikan perusahaan, bagaimana keuntungan diperoleh, apakah kewajiban negara telah dipenuhi, dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran.
Persoalan pengusaha AK, jaringan konsesi yang dikaitkan dengannya, serta isu dugaan kedekatan dengan pejabat tinggi kepolisian harus dijawab melalui pemeriksaan yang transparan.
Tidak cukup hanya dengan pernyataan dan bantahan. Publik membutuhkan dokumen, data, dan hasil penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, kekayaan alam Indonesia bukan milik kelompok tertentu. Nikel, hutan, dan seluruh sumber daya strategis harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Negara tidak boleh kalah oleh kekuatan modal. Hukum tidak boleh tunduk kepada kedekatan kekuasaan. Dan penertiban tidak boleh berhenti hanya pada mereka yang paling mudah dijangkau.
Itulah ujian sesungguhnya bagi penegakan hukum dan tata kelola pertambangan Indonesia.
CATATAN REDAKSI
Artikel ini disusun berdasarkan pemberitaan dan informasi yang tersedia. Angka konsesi, afiliasi perusahaan, serta klaim mengenai jalur logistik perlu dicocokkan dengan dokumen resmi. Dugaan kedekatan pengusaha AK dengan Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak membuktikan adanya keterlibatan atau perlindungan hukum. Setiap pihak tetap berhak atas asas praduga tak bersalah.
